KPU Tanggapi Gugatan Prabowo soal 17,5 Juta DPT Bermasalah
Jakarta - KPU mempertanyakan gugatan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di MK terkait 17,5 juta nama dalam daftar pemilih tetap (DPT) bermasalah.
KPU mengatakan gugatan tersebut tidak masuk akal.
"Terkait dengan tudingan 17,5 juta DPT yang tidak masuk akal, kemudian kita bias melihat sebenarnya terkait masuk di akal atau tidak," Ujar komisioner KPU Viryan Aziz di kantor KPU.
Viryan membandingkan jumlah DPT Pemilu 2019 dengan DPT 2014 dan 2009.
Menurutnya, tidak mungkin jumlah pemilih pada pemilu 2019 lebih rendah dari 2019, sehingga Viryan mempertanyakan apakah gugatan tersebut masuk akal.
Berdasarkan Pasal 475 ayat 22 UU Pemilu, MK hanya berwenang mengasili hasil penghitungan suara. Pasal tersebut berbunyi :
"MK hanya memutuskan sengketa akhir pemilu. Nanti tindak lanjutnya oleh KPU. Jadi kalua dimohon kepada MK, namanya sebagai memohon, ya boleh saja. Apakah akan dikabulkan atau tidak kita serahkan sepenuhnya kepada hakim MK." Ujar Yusril.
Dalam berkas petitum yang di dapat, Tim Prabowo-Sandiaga tidak menyebutkan berapa banyak seharusnya ia mendapatkan suara.
Berikut 7 tuntutan yang mereka ajukan ke MK :
1. Mengabulkan permohonan permohonan seluruhnya.
2. Menyatakan batal dan tidak sah keputusan KPU Nomor 987/PL.01.08-KPT/06/KPU/V/2019 tentang penetapan Hasil Pemilu Presiden.
3. Menyatakan Capres Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran dan kecurangan pemilu secara terstruktur, sistematis dan masif.
4. Membatalkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 sebagai peserta pilpres 2019.
5. Menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 sebagai presiden terpilih.
6. memerintahkan kepada termohon (KPU) untuk seketika mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan paslon 02 sebagai presiden dan wakil presiden terpilih perioda tahun 2019-2024.
7. Memerintahkan Termohon (KPU) untuk melaksanakan pemungutan suara ulang secara jujur dan adil di seluruh wilayah Indonesia.
