Media Olahraga: 05/24/18

Kamis, 24 Mei 2018

Fadli Zon Anggap Ada Motif Politik di Balik Perpres THR

Fadli Zon Anggap Ada Motif Politik di Balik Perpres THR

JAKARTA, www.kare99.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menganggap ada motif politik secara implisit dalam pengesahan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tunjangan Hari Raya ( THR) serta Gaji Ke-13 untuk PNS, TNI, Polri, dan Pensiunan.

Menurut Fadli Zon, hal itu juga biasa dilakukan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya saat tahun politik. "Jadi kenaikan ini menurut saya mungkin saja ada maksud-maksud karena ini tahun politik, lah, biasa.

Saya kira pemerintahan-pemerintahan yang lalu juga melakukan hal yang sama," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Ia mengatakan, setiap perpres semestinya mengacu pada undang-undang yang berlaku. Dalam perpres tersebut, Fadli belum melihat melihat pertimbangan tersebut.

Menurut Fadli, semestinya dalam memberikan THR, pemerintah mempertimbangkan keberadaan tenaga kerja honorer yang telah mengabdi kepada negara.

Fadli menilai bahwa mereka juga layak memperoleh THR meskipun status pengangkatan kepegawaiannya belum jelas.

"Mereka (honorer) udah banyak mengabdi, harusnya bisa untuk paling tidak secara bertahap menyelesaikan permasalahan honorer ini menjadi pegawai negeri atau ada kejelasan status.

Atau malah mereka yang diberikan THR karena mereka sudah mengabdi. Kan, datanya ada," kata politisi Partai Gerindra itu.

Presiden Joko Widodo menandatangani peraturan pemerintah mengenai tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk PNS, TNI, Polri, dan pensiunan.

"Pada hari ini saya telah menandatangani PP yang menetapkan pemberian THR dan gaji ke-13 untuk pensiunan, PNS, TNI, dan Polri," ujar Presiden Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta.

"Dan, ada yang istimewa tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya. THR tahun ini akan diberikan pula kepada pensiunan," kata Kepala Negara.

Presiden Jokowi berharap, pemberian THR dan gaji ke-13 tahun ini bukan hanya bermanfaat bagi kesejahteraan PNS, TNI, dan Polri, terutama saat menyambut Idul Fitri 1439 Hijriah, tetapi juga bagi peningkatan kinerja.

"Kita juga berharap ada peningkatan kinerja ASN (aparatur sipil negara) dan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan," ujar Jokowi.

KARTU REJEKI SITUS AGEN POKER DOMINO CAPSA DAN ADUQ ONLINE TERPERCAYA INDONESIA

AGEN POKER

BANDAR KIU

AGEN DOMINO

BANDAR SAKONG

Posted By : www.kare99.com

Buruan daftarkan diri anda dan menangkan jacpot jutaan rupiah..

Rasakan sensasi promo yang tiada duanya di www.kare99.com

Raih Semua Promo-promo menarik www.kare99.com:

- Bonus Rollingan/Turn Over 0,3% - 0,5% ( Setiap Senin )

- Bonus Referral 20% ( SEUMUR HIDUP )

INFO LEBIH LANJUT HUBUNGI KAMI :

LIVECHAT : kartu_rejeki@yahoo.com

DAFTAR : www.kare99.com

YM : cs_karturejeki@yahoo.com

SKYPE : kartu.rejeki

BBM : 5C216137

Support bank : BCA - MANDIRI - BRI - BNI - DANAMON

Salam kami www.kare99.com

"Karena Kepuasan Anda Prioritas Bagi Kami"

RUU Antiterorisme Diparipurnakan DPR Besok

JAKARTA, www.kare99.com - Pemerintah-DPR menyepakati RUU Antiterorisme di tingkat Pansus. RUU Antiterorisme rencananya akan disahkan menjadi UU lewat paripurna besok, Jumat (25/5).

Rapat digelar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/5/2018). Rapat dipimpin Ketua Pansus DPR M Syafii. Pemerintah diwakili Menkum HAM Yasonna Laoly dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

Rapat diawali penjelasan perkembangan dan laporan hal hal baru di RUU Antiterorisme oleh Wakil Ketua Pansus Supiadin Aries Saputra. Rapat dilanjutkan dengan pandangan mini fraksi.

Ada dua alternatif definisi terorisme: satu tanpa motif politik, ideologi dan gangguan keamanan; satunya memakai frasa tersebut.

DPR sepakat memilih opsi kedua. Pemerintah diwakili Yasonna juga menyatakan hal sama.

"Pemerintah juga menyetujui alternatif kedua," kata Yasonna.

"Ini terasa suasana kekeluargaan," kata Syafii.

Berikut bunyi definisi terorisme yang disepakati 10 fraksi di DPR:

Rumusan 23 Mei 2018 Alternatif II:

Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif politik, ideologi, atau gangguan keamanan.